• Jumat, 7 Oktober 2022

Anggota Komisi XI DPR RI Desak Pemerintah Pastikan Masyarakat Memiliki NIK Sebagai Basis Data Kependudukan

- Selasa, 26 Juli 2022 | 17:36 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komaruddin ingatkan DJP Kementerian Keuangan lakukan edukasi massif pada masyarakat integrasi data NIK NPWP (dpr.go.id)
Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komaruddin ingatkan DJP Kementerian Keuangan lakukan edukasi massif pada masyarakat integrasi data NIK NPWP (dpr.go.id)

 

SINERGI PAPERS - Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komaruddin mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, agar melakukan edukasi yang massif kepada masyarakat terkait pengintegrasian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebab, menurut Puteri Komaruddin, pengintegrasian tersebut merupakan hal yang baik untuk perkuat basis data perpajakan. Kemudian memudahkan masyarakat, karena tidak perlu repot untuk mendaftarkan NPWP lagi.

Namun, Puteri Komaruddin menyebut, bukan berarti semua yang memiliki NPWP langsung menjadi wajib pajak. Tetapi, mereka yang bayar pajak, adalah mereka yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta setahun. 

Baca Juga: Anggota DPR RI Minta Minta Ungkap Nama Pengusaha Besar yang Belum Terdaftar Wajib Pajak (WP)

"Hal seperti ini yang saya kira perlu lebih disosialisasikan ke publik, agar paham manfaat dan konsekuensinya,"tutur Puteri Komaruddin, Senin (25/7/2022).

Diketahui, pada peringatan Hari Pajak Tahun 2022 14 Juli 2022 silam, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mulai menerapkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam proses pengintegrasian NIK menjadi NPWP ini akan berlangsung secara bertahap dan mulai berlaku penuh pada 1 Januari 2024.

Oleh karena itu, Anggota Komisi XI DPR RI berpesan kepada DJP untuk terus bersinergi bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri, agar proses transisi ini berjalan lancar. Sinergi tersebut diperlukan untuk dilakukan validasi secara detil agar menghindari error. Sehingga, apabila ditemukan perbedaan, DJP juga perlu melakukan konfirmasi kepada wajib pajak atas data yang dimilikinya.

"Kesiapan sistem antar kedua instansi ini juga harus dipastikan bisa mendukung proses pertukaran data dengan baik,”ujar Puteri Komaruddin.

Halaman:

Editor: M. Nur Rudiyanto

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Aliansi BEM Sumenep Gelar Aksi, Penolakan Harga BBM Naik

Selasa, 6 September 2022 | 14:35 WIB

Hasil Konsolidasi PMII Terkait Harga BBM 2022

Jumat, 2 September 2022 | 19:31 WIB

Respon PB PMII Terkait Rencana Kenaikan BBBM

Rabu, 31 Agustus 2022 | 18:46 WIB
X