• Jumat, 7 Oktober 2022

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina Minta Pers Turut Mensosialisasikan UU TPKS

- Kamis, 28 Juli 2022 | 05:30 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mendorong agar pers turut mensosialisasikan UU TPKS untuk mempercepat kesadaran sosial (dpr.go.id)
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mendorong agar pers turut mensosialisasikan UU TPKS untuk mempercepat kesadaran sosial (dpr.go.id)

 

SINERGI PAPERS - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina diskusi Forum Legislasi dengan tema“Darurat Kekerasan Seksual Anak,Bagaimana Implementasi UU TPKS", di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Sejak Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah, laporan mengenai kasus kekerasan seksual semakin meningkat.

Oleh karena itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina dalam hal itu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan empati masyarakat untuk melapor semakin baik. Karena sudah adanya payung hukum yang menjamin perlindungan, hingga pemulihan korban. 

Baca Juga: Dorong Percepatan Implementasi UU TPKS, Puan Maharani: Kita Harus Mampu Semangat dari Perjuangan RA Kartini

"Menurut saya, ini adalah suatu kehebatan UU TPKS. Dalam UU TPS menuntun masyarakat berani speak up, karena merasa ada payung hukum yang melindungi. Dulu mereka tidak berani berbicara karena merasa percuma menyampaikan ke negara, karena tidak ada perlindungan atau pemberian hukuman kepada predator seksual,"terang Selly Andriany Gantina.

Selly Andriany Gantina mengatakan, tingginya kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual harus diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual.

"Tingginya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kekerasan seksual, perlu didukung dengan peningkatan anggaran, salah satunya untuk memasifkan edukasi kepada masyarakat mengenai seksual sedini mungkin,”kata Anggota Komisi VIII DPR RI.

Menurut Selly Andriany Gantina, berdasarkan data diketahui pemerintah daerah mempunyai keterbatasan anggaran. Kemudian dari 514 kabupaten/kota, hanya 246 daerah yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) tentang perlindungan anak dan perempuan. 

Halaman:

Editor: M. Nur Rudiyanto

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Aliansi BEM Sumenep Gelar Aksi, Penolakan Harga BBM Naik

Selasa, 6 September 2022 | 14:35 WIB

Hasil Konsolidasi PMII Terkait Harga BBM 2022

Jumat, 2 September 2022 | 19:31 WIB

Respon PB PMII Terkait Rencana Kenaikan BBBM

Rabu, 31 Agustus 2022 | 18:46 WIB
X